Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin transformasi digital di Asia melalui pengembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Menkomdigi mengungkapkan bahwa AI saat ini bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan pendorong utama perubahan di berbagai sektor. Dengan strategi dan tata kelola yang tepat, Indonesia menurutnya sangat berpotensi untuk menjadi kekuatan digital utama di Asia.
”Teknologi (AI) ini bukan lagi pilihan bagi Indonesia, kami percaya bahwa Indonesia juga harus mengambil peran. Baik melalui adaptasi maupun memimpin arah transformasi digital di kawasan kita,” kata Meutya Hafid saat memberikan pidato dalam acara Asia Economic Summit yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dengan kekuatan populasi dan adopsi teknologi yang tinggi, Meutya optimis Indonesia berada dalam posisi unggul untuk memimpin transformasi digital di Asia lewat AI. Mengutip laporan McKinsey, 92 persen tenaga kerja terampil Indonesia telah menggunakan generative AI. Angka tersebut, kata dia, melampaui rata-rata global (75 persen) dan Asia Pasifik (80 persen).
”Kemajuan penggunaan AI di Indonesia sangat signifikan. Ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar. Dengan investasi berkelanjutan dan pengembangan talenta lokal, AI dapat menjadi pendorong utama inovasi digital, inovasi publik, dan kemajuan industri,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Menkomdigi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima sektor prioritas pengembangan AI. Diantaranya, kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota cerdas, dan ketahanan pangan. Ia mengatakan bahwa pengembanga AI di kelima sektor tersebut untuk menjamin bahwa transformasi digital bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Meutya menjelaskan bahwa upaya ini juga dilengkapi dengan penyusunan Peta Jalan Nasional AI yang kini sedang digodok bersama 39 kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait. Ia mengungkapkan bahwa roadmap ini akan menjadi pedoman resmi pembangunan ekosistem AI Indonesia yang inklusif dan bertanggung jawab.
”Saat ini, pemerintah juga sedang menyusun white paper peta jalan AI sebagai dokumen rujukan dalam membentuk ekosistem dan tata kelola AI yang etis, bertanggung jawab, dan efektif. Tim penyusunnya terdiri dari kementerian/lembaga terkait yakni sebanyak 39 instansi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” tuturnya.
Meutya yakin bahwa kolaborasi aktif antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha adalah kunci utama untuk mewujudkan pengembangan AI yang merata dan bertanggung jawab. Menurutnya, kolaborasi inilah yang akan menjadikan potensi AI Indonesia sebagai manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Selain itu, Menkomdigi juga menegaskan bahwa tata kelola AI harus menjadi dasar dari setiap langkah strategis bersama. Menurutnya, upaya ini demi membangun kepercayaan, memberdayakan, dan menciptakan peluang.
”AI adalah cerminan nilai dan posisi kemanusiaan, agar menjadi alat transformasi (teknologi yang) berkelanjutan. Penggunaannya harus mengutamakan etika, transparansi, dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.